DPR Didesak Bentuk Pansus Century Gate

Sumber: Detikcom

Senin, 16/11/2009 16:05 WIB
Reza Yunanto – detikNews
Jakarta – Desakan agar DPR ikut mengungkap skandal Bank Century terus menguat. Masyarakat sipil yang tergabung dalam Forum Petisi 28 mendesak DPR segera bertindak dengan membentuk Pansus Century Gate. Baca lebih lanjut

Tinggalkan komentar

Filed under Berita

Anggota Jangan Takut

Sumber: Kompas

Semua Fraksi di DPR Perlu Mendukung Hak Angket Bank Century

Senin, 16 November 2009 | 03:32 WIB

Jakarta, Kompas – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat jangan takut mendukung hak angket terkait dana talangan untuk Bank Century meskipun elite di partainya tak mendukung. Anggota DPR seharusnya justru takut pada rakyat.

Penggagas hak angket Bank Century dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Effendy Choirie, Minggu (15/11), menegaskan, anggota DPR dipilih rakyat dalam pemilu untuk mewakili suara rakyat. ”Bos kita itu rakyat,” katanya di Jakarta.

Choirie mengingatkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam kampanye menjanjikan akan memberantas korupsi dengan tidak pandang bulu. Dengan mendukung hak angket Bank Century itu justru turut menyukseskan pemerintahan SBY-Boediono.

”Semestinya kader Partai Demokrat juga mendukung. Kalau tidak mendukung justru aneh,” tegasnya lagi.

Secara terpisah, Ketua Umum Angkatan Muda Demokrat Indonesia Victor Manurung meminta semua anggota DPR mendukung hak angket Bank Century. ”Partai Demokrat yang sejak awal selalu berjuang untuk memberantas korupsi tentu akan menyelesaikan semua kasus yang merugikan uang negara,” ujarnya di Jakarta, Minggu.

Apalagi, kata Victor, kalau hak angket itu memang sudah sesuai mekanisme dan konstitusi, semua anggota DPR mestinya bisa menyetujuinya. Penyelesaian kasus Bank Century penting agar rakyat dapat mengetahui dengan jelas masalah sebenarnya.

Lindungi hak rakyat

Penandatangan Hak Angket Bank Century dari Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menambahkan, respons positif dari Wakil Presiden Boediono mestinya bisa menumbuhkan dukungan bulat dari semua fraksi DPR, termasuk Fraksi Partai Demokrat. Apalagi gerakan ini tak diarahkan untuk menggoyang pemerintahan, tetapi untuk mengungkap kejanggalan penetapan kebijakan bailout (pemberian dana talangan) bagi Bank Century.

”Jika kita menunggu hasil kerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), itu sama artinya percaya kita dibawa ke jalan buntu. BPK akan kesulitan memperoleh data aliran dana karena terbentur undang-undang (UU) yang mengatur Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan,” ucapnya lagi.

Penandatangan Hak Angket dari Partai Keadilan Sejahtera, Bukhori, menambahkan, hak ini perlu digunakan DPR untuk mengetahui berbagai kejanggalan dalam penggelontoran dana sebesar Rp 6,7 triliun pada Bank Century. ”Hal ini semata untuk membuka kabut penggelontoran duit ke bank yang pemiliknya terbukti kriminal itu pada publik,” katanya.

Menurut Bukhori, kasus Bank Century bermula dari manajemen yang tak beres yang dikuasai pemilik saham terbesar, PT Century Mega Investindo (milik Robert Tantular) dan First Gulf Asia Holdings Ltd (Rafat Ali Rizvi dan Hesham al Warraq). Robert ditangkap dan divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 50 miliar atas penggelapan dana bank itu. Rafat dan Hesham kini buron Interpol.

Penggagas Hak Angket Bank Century dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, T Gayus Lumbuun, mengingatkan, usulan itu bukan politisasi untuk melemahkan pemerintah. Usulan angket ini harus dilihat secara proporsional oleh semua fraksi sebagai bagian dari menyuarakan aspirasi rakyat dan menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah. Karena itu, semua fraksi perlu mendukung. (sut/mam)

Tinggalkan komentar

Filed under Berita

Angket Century Tidak Jatuhkan Kekuasaan

Sumber: Kompas

Minggu, 15 November 2009 | 03:55 WIB

Jakarta, kompas – Hak angket Bank Century yang digagas PDI-P tidak untuk menjatuhkan pejabat negara atau pemerintah. PDI-P menjamin, pengajuan hak angket itu untuk mengurai persoalan supaya menjadi jelas sehingga tidak lagi menjadi polemik publik.

”Berdasarkan temuan tim kecil kami memang ada kejanggalan, tapi ini semua tujuannya tidak untuk menjatuhkan personal di lembaga pemerintah atau Bank Indonesia, misalnya, tapi mengarah pada kebijakannya,” kata anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP), Gayus Lumbun.

Dalam diskusi ”Tibalah Century Pada Hak Angket” di Jakarta, Sabtu (14/11), Gayus menambahkan, usulan angket tersebut melibatkan hampir semua unsur partai di DPR, kecuali Partai Demokrat.

Saat diserahkan ke pimpinan DPR Kamis lalu, para pengusul yang berjumlah 139 orang itu terdiri dari PDI-P 80 orang, Partai Golkar 24 orang, Partai Hanura 14 orang, PKS 8 orang, Partai Gerindra 8 orang, Partai Amanat Nasional 3 orang, PPP 1 orang, dan PKB 1 orang.

Partai-partai yang menjadi anggota koalisi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang ikut menandatangani usulan hak angket itu adalah Partai Golkar, PKS, PAN, PKB, dan PPP.

”Sebagian partai yang menyetujui itu juga berkoalisi dengan kekuasaan. Jadi, tidak mungkin mereka bertujuan menjatuhkan apa yang mereka dukung,” katanya.

Selain itu, Gayus menambahkan, angket ini tujuannya untuk mengaudit kebijakan, bukan untuk menginvestigasi kasus Bank Century saja. ”Untuk audit Bank Century biar dilakukan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan),” ujarnya.

Menurut Gayus, tim PDI-P memang telah menemukan indikasi tindak pidana yang mengarah pada pihak-pihak yang memberikan usulan kepada pemerintah atau BI dalam pengambilan kebijakan. Dalam temuan tim, Gayus menjelaskan, selain menemukan aliran dana ke luar negeri untuk Robert Tantular (mantan Direktur Bank Century), juga ditemukan adanya aliran dana ke dua orang lagi di luar negeri.

Namun, anggota Fraksi Partai Demokrat DPR, Sutan Bhatoegana, mengaku khawatir hak angket untuk kasus ini akan prematur jika dilakukan sekarang, sementara hasil audit BPK sebagaimana dijanjikan tinggal dua pekan lagi selesai.

”Melalui angket, DPR bisa panggil setiap orang. Padahal, orang itu bisa jadi juga sedang diperiksa BPK sehingga menjadi tidak efektif,” katanya.

Pembicara lainnya, analisis keuangan dan perbankan Yanuar Rizky, mengatakan, audit BPK yang dipakai alasan pro kontra angket menunjukkan DPR tidak ke substansi masalah.

Selain mendorong angket DPR, menurut Yanuar, masalah lain yang tak kalah penting adalah mendorong percepatan audit oleh BPK dan mengawal prosesnya agar transparan.

Golkar mendukung

Seperti dikemukakan Gayus dalam diskusi di Jakarta, salah satu anggota koalisi, yaitu Partai Golkar, memang terang-terangan mendukung hak angket.

Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie, dalam dua kesempatan di Balikpapan dan Manado, kemarin, mengatakan, untuk bisa menjalankan pemerintahan secara baik, klarifikasi kasus Bank Century sangat diperlukan.

Untuk itulah Partai Golkar sebagai pendukung pemerintah meminta klarifikasi masalah tersebut dengan menempuh hak angket atau interpelasi di DPR.

”Tidak ada muatan lain-lain kecuali meminta klarifikasi. Sekali lagi kami tak menginginkan hak angket menjadi amunisi menyerang pemerintah. Kami menghargai komitmen koalisi,” kata Aburizal seusai membuka Musyawarah Daerah Partai Golkar Sulawesi Utara Ke-8 di Manado.

Di Semarang, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Soetrisno Bachir mengaku kecewa dengan sikap fraksi partainya di DPR yang mayoritas tidak mendukung angket Century. Dari 46 anggota Fraksi PAN, hanya tiga orang yang menyetujui angket tersebut. (ILO/ZAL/FUL/AIK)

2 Komentar

Filed under Berita

124 Anggota DPR Teken Usul Angket Century

Sumber: vivanews.com

Kamis, 12 November 2009, 14:23 WIB
Arfi Bambani Amri, Anggi Kusumadewi
Bank Century (ANTARA/Andika Wahyu)

VIVAnews – Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Gayus Lumbuun, menyebut sudah 124 anggota Dewan Perwakilan Rakyat menandatangani usul angket Bank Century. Mereka tersebar di delapan dari sembilan fraksi di parlemen.

“Angka terakhir 124 orang dari delapan fraksi kecuali Demokrat,” kata Gayus yang merupakan salah satu inisiator angket itu di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 12 November 2009.

Gayus Lumbuun, menyatakan usul angket kasus Bank Century jadi diajukan ke pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat hari ini. Perbaikan draf ternyata sudah selesai hari ini sehingga bisa diserahkan ke pimpinan DPR.

“Sekitar pukul setengah tiga, usul hak angket akan diajukan pimpinan dewan,” ujar Gayus di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 12 November 2009.

Ketua DPR, Marzuki Alie, memang baru muncul di kantornya siang ini. Marzuki baru saja datang dari Surabaya. “Saya memang tidak ada pemberitahuan tentang penyerahan hak angket,” ujar Marzuki.

Sebelumnya VIVAnews menulis usul angket batal diajukan hari ini karena ada perbaikan draf. “Kemungkinan angket tidak jadi diserahkan ke pimpinan hari ini karena masih diperlukan penyempurnaan pada surat usulan angket terutama di bagian Pansus Bank Century,” ujar Gayus siang tadi ke VIVAnews.

Usul angket skandal Bank Century ini dipicu persetujuan Menteri Keuangan dan Bank Indonesia mengucurkan dana talangan pada bank yang bangkrut itu sebesar Rp 6,7 triliun. Angka itu tiga kali lipat dari yang disetujui parlemen. Selain itu, meski dana talangan membengkak, sejumlah nasabah bank tersebut tak bisa mendapatkan tabungannya di bank yang sekarang bernama Bank Mutiara itu.

Tinggalkan komentar

Filed under Berita

Anggota DPR Pertama Dibekuk

Sumber: inilah.com

12/11/2009 – 14:27

INILAH.COM, Jakarta – Politisi PPP Achmad Dimyati Natakusumah memang cukup ironi. Di debut perdananya dalam Rapat Kerja Komisi III DPR dengan Kejaksaan Agung RI awal pekan ini sempat membetot perhatian publik. Gara-gara ia menyebut inisial L sebagai makelar kasus. Kini, ia justru dibekuk pihak kejaksaan.

Belum genap dua bulan menjadi anggota DPR, Dimyati Natakusumah harus berurusan dengan aparat penegak hukum. Bukan karena ia menyalahgunakan wewenang atau korupsi dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR. Namun, ia dijerat kasus saat ia menjadi Bupati Pandeglang, Banten.

Politisi yang sempat mencalonkan diri sebagai Ketua Umum DPP PPP dalam muktamar di Ancol, Jakarta, pada 2008 lalu ini, dibekuk aparat Kejaksaan Tinggi Banten, Rabu (11/11) petang, setelah menjalani pemeriksaan kali ketiga. Politisi necis ini diduga memberikan uang suap Rp1,5 miliar kepada anggota DPRD Pandengalang. Suap ini ditujukan untuk memuluskan pengajuan pinjaman daerah sebesar Rp200 miliar pada 2006 ke Bank Jabar.

Dalam rapat kerja antara Komisi III DPR dengan Kejaksaan Agung awal pekan ini, memang dimanfaatkan oleh Dimyati Natakusumah terkait kasus pribadinya kepada Jaksa Agung Hendarman Supandji. Kala itu, Dimyati mempertanyakan kenapa kasusnya belum selesai hingga kini.

Mulanya ia menyebut maraknya makelar kasus (markus) di Kejaksaan Agung. Bahkan ia sempat menyinggung perihal keberadaan makelar kasus di Kejaksaan Agung dengan menyebut inisial L. Dalam kesempatan itu, ia menyoal mengapa kasusnya belum dilakukan gelar perkara. “Saya kira para kepala daerah menjadi ATM bagi aparat Bapak. Tolong ini ditertibkan,” kata Dimyati kala itu.

Dalam kesempatan itu, Dimyati juga memberikan rekaman kepada Jaksa Agung. Ia mengaku, telah diintervensi oleh salah satu jaksa di Kejagung yang bekerjasama dengan markus. Menurut dia, ketika ia menjadi Bupati Pandenglang, ada oknum jaksa yang menintervensi yang bekerjsama dengan markus. ”Saya minta untuk melakukan gelar perkara kasus yang menimpa saya,” ujarnya.

Seusai raker dengan Kejaksaan Agung, ia mengaku pernyataan dirinya saat di forum raker jelas memiliki risiko terhadap dirinya. Namun, Dimyati mengaku, hal itu ia lakukan agar terjadi perbaikan untuk ke depannya.

Dalam kesempatan raker tersebut, Jampidsus Marwan Effendy menegaskan, kasus korupsi yang terkait Dimyati telah dinyatakan P 21. “Beberapa kali sudah dilakukan gelar perkara di Kejati Banten, langsung disupervisi Kejagung,” kata Marwan menganulir pernyataan Dimyati.

Ia menilai saat ini terdapat upaya dekriminalisasi atas perkara tersebut.

Penahanan Achmad Dimyati Natakusumah menjadi sejarah pertama bagi anggota DPR periode 2009-2014 Wakil Sekjen DPP PPP Romahurmuzy menegaskan pihaknya akan melakukan pendampingan terhadap Dimyati atas kasus yang menjeratnya.

“Pendampingan hukum dirasa perlu, karena kasus yang menimpa Dimyati merupakan kasus lama, sewaktu menjadi bupati Pandeglang ini,” jelas Romi. [mor]

Tinggalkan komentar

Filed under Korupsi Daerah

SBY Didesak Selamatkan KPK dan Usut Century

Sumber: Kompas

Selasa, 10 November 2009 | 20:32 WIB

BANDAR LAMPUNG, KOMPAS.com — Peringatan Hari Pahlawan, Selasa (10/11) di Bandar Lampung, diwarnai aksi unjuk rasa gabungan sejumlah mahasiswa Lampung. Mereka menuntut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera menyelamatkan Komisi Pemberantasan Korupsi dan mengusut tuntas kasus Bank Century.

Unjuk rasa yang menamakan diri Aliansi Parlemen Jalanan (APJ) tersebut, di antaranya, terdiri atas Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Bandar Lampung, Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Bandar Lampung, dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Bandar Lampung. Mereka berunjuk rasa di Tugu Adipura setelah berjalan kaki dari Masjid Taqwa yang terletak di ujung utara Jalan Raden Intan.

Ali Akbar, juru bicara aksi, mengatakan, Hari Pahlawan tahun ini ditandai dengan munculnya persekutuan jahat para koruptor yang menghadang upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberantas koruptor, khususnya kasus Bank Century dan korupsi di Departemen Kehutanan, hingga berujung pada kriminalisasi KPK oleh polisi.

Ali mengatakan, seperti yang sudah diberitakan, masyarakat selalu mendesak supaya kasus Century tersebut diungkap oleh KPK. Akan tetapi, pihak kepolisian memilih melakukan tindakan balasan dengan mencegat dua pimpinan KPK (nonaktif), Bibit dan Chandra. Pihak kepolisian mencegat keduanya terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dalam menerbitkan dan mencabut status cegah khususnya pencegahan terhadap pengusaha Anggoro Widjojo. Tak hanya itu, Mabes Polri juga menuding kedua pimpinan KPK (nonaktif) tersebut menerima suap dan atau memeras pengusaha Anggoro Widjojo.

“Aksi unjuk rasa hari ini dilakukan untuk mengingatkan Presiden SBY mengenai niatnya memberantas korupsi. SBY tidak boleh tebang pilih,” ujar Ali.

Ali mengatakan, untuk kasus-kasus tersebut, Presiden SBY harus ingat, masyarakat yang juga merupakan pemilih yang memenangkannya saat pemilihan presiden dan wakil presiden lalu adalah pihak yang paling dirugikan oleh fakta mafia hukum atau peradilan tersebut. Dengan membebaskan Anggodo sama saja membenarkan penderitaan rakyat. Terbongkarnya isi rekaman kriminalisasi KPK semakin menguak kenyataan mafia peradilan di negeri ini sangat kronis.

Oleh karena itu, ujar Ali, dengan semangat pahlawan para pembentuk bangsa, unjuk rasa dilakukan untuk menggalang dukungan baik moral maupun politik kepada KPK. Tujuannya supaya KPK dapat menjalankan tugasnya sebagai satu-satunya lembaga negara yang tersisa untuk memberantas korupsi.

Aksi tersebut sekaligus juga untuk mengingatkan masyarakat dan KPK supaya tidak lengah. Pengungkapan kasus Bank Century harus menjadi prioritas. APJ meyakini, skandal Bank Century adalah pintu masuk utama untuk menggerebek para mafia hukum. “Untuk itu kami mendesak Presiden SBY agar secepatnya mengusut tuntas skandal Bank Century,” ujar Ali.

Tinggalkan komentar

Filed under Berita

Anggota Komisi III DPR Dimyati Ditahan Kejati Banten

Sumber: detik.com

Serang – Dua hari lalu, Dimyati Natakusumah, anggota DPR Komisi III, curhat tentang kasus korupsinya saat Raker dengan Jaksa Agung. Malam ini, nasib Dimyati sudah berubah. Politisi PPP ini ditahan Kejati Banten.

Dimyati ditahan karena menjadi tersangka kasus pinjaman uang daerah sebesar Rp 200 miliar pada tahun 2006 pada Bank Jabar Cabang Pandeglang. Kasus dugaan korupsi terjadi saat dia masih menjabat Bupati Pandeglang.

Pantauan detikcom, Dimyati yang diperiksa sejak pukul 17.00 WIB tampak keluar dari Gedung Kejati Banten, Jl Raya Pandeglang, Banten, Rabu (11/11/2009) pukul 19.00 WIB.

Dimyati yang mengenakan hem krem lengan panjang tampak dikawal petugas Kejaksaan masuk dalam mobil Honda CRV krem. Dimyati bungkam saat dicecar wartawan tentang curhatannya saat raker di Komisi III di Gedung DPR, Senin 9 November lalu.

Detikcom yang mengikuti mobil itu tampak berbelok di LP Serang yang jaraknya tidak begitu jauh dari Kejati Banten. Pihak Kejati Banten masih belum memberikan keterangan atas penahanan Dimyati. Pengacara Dimyati, TB Sukatma mengatakan penahanan ini dipaksakan.

“Penahanan ini terkesan dipaksakan. Karena selama ini Dimyati terbilang kooperatif,” ujar Sukatma yang lantas mendampingi kliennya masuk ke LP Serang itu.

(nwk/asy)

Tinggalkan komentar

Filed under Korupsi Daerah